TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perkara kehadiran kapal penjaga pantai Cina di Perairan Utara Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Sebab, di sisi lain, Indonesia juga memiliki kekurangan dalam penjagaan di zona ekonomi eksklusif.
"Sebenarnya kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE," ujar Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.
Saat ini, ia mengatakan coast guard Indonesia alias Bakamla atau Badan Keamanan Laut tengah diproses agar menjadi lebih baik. "Kalau kita tidak hadir kan orang hadir di tempat kita."
Ia mengatakan, salah satu perbaikan yang mesti dilakukan untuk memperkuat Bakamla ke depannya adalah dengan menambah kapal dan peralatannya. Karena itu, ia menyebut Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan adanya pembangunan lebih banyak kapal Bakamla untuk melakukan patroli.
"Sebenarnya kita paling marah pada diri kita sendiri, karena kapal belum cukup," tutur Luhut. Kekurangan kapal itu pun sebelumnya sempat menyebabkan adanya kapal penyelundup nikel yang mengantre masuk ke Indonesia dan pengamanan Indonesia sedang bolong. "Semua kapal kita waktu itu ada di timur, sehingga di sana agak bolong."
Badan Keamanan Laut atau Bakamla sebelumnya menjelaskan adanya pelanggaran atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, di perairan utara Natuna, pada Desember 2019. Bakamla menyebut kejadian ini bermula saat kapal penjaga pantai (coast guard) pemerintah Cina, muncul di perbatasan perairan.
"Pada 10 Desember, kami menghadang dan mengusir kapal itu. Terus tanggal 23 kapal itu masuk kembali, kapal coast guard dan beberapa kapal ikan dari Cina waktu itu," kata Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun.
